PENGERTIAN BUDAYA DEMOKRASI

1. Budaya Demokrasi, adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi.

2.  International Commision of Jurist (ICJ), demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan    dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakil yg dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yg bebas.

3.  Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk      rakyat.

4. Giovanni Sartori, memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorangpun dapat menginvestasikan dia dgn kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.

5. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Panca-sila, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah.

Budaya politik

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

BUDAYA POLITIK INDONESIA

Budaya Politik Indonesia

Budaya Politik Di Indonesia
Budaya politik adalah kebiasaan berpolitik. Negara kita ini adalah negeri yang menganut paham Demokrasi. Yang dimana dalam prakteknya semua hal harus dibicarakan bersama dan mencapai kesepakatan yang mufakat, contohnya pemilu yang merupakan Budaya politik di Indonesia. Indonesia memiliki kepala negara yaitu presiden, tetapi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dikembalikan lagi untuk rakyat.
Indonesia harus melewati 4 tahap dalam mencapai kemerdekaanya, tahapan-tahapan itu sebagai berikut :
· Angkatan Perintis ( 1908 )
Dalam angkatan perintis ini, Indonesia masih bersifat kedaerahan. Angkatan ini dimulai dari berdirinya organisasi budi utomo yang diketahui oleh sutomo, yang merupakan pelopor dari berdirinya organisasi-organisasi daerah.
· Angkatan Penegas (1928 )
Dalam angkatan penegas ini, Indonesia telah bersifat Nasional atau kebangsaan yang dipelopori oleh patih gajah mada. Yang teklah mempersatukan organisasi-organisasi di daerah-daerah untuk bersatu dan menjadi organisasi nasional dengan dipersatukan melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua.
· Angkatan Pendobrak ( 1945 )
Pada angkatan pendobrak ini Indonesia Merdeka. Dan otomatis perubahan status indonesia yang awalnya berbentuk kebangsaan menjadi kenegaraan.
Menurut isi yang ada di UUD 1945 alenia 1 merupakan penjabaran Indonesia sebelummerdeka yang ditandai dengan kalimat “Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan”, alenia 2 merupakan penjbaran Indonesia hampir merdeka yang ditandai dengan kalimat “Menuju pintu depan kemerdekaan”, alenia 3 merupakan penjabaran Indonesia merdeka yang ditandai dengan kalimat “Rakyat indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaannya”, alenia 4 merupakan penjabaran Indonesia setelah merdeka yang ditandai dengan 4M,yaitu :
1. Melindungi segenap bangsa indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia
Indonesia telah melaksanakan pemilu 10 kali,pemilu yang pertama pada tahun 1945 kepemimpinan diketuai oleh Ir.Soekarnon dengan wakilnya MOH. Hatta akan tetapi kepemimpinan ini belum berbentuk kepresidenan dikarenakan tidak adanya pelantikan. Pada tahun 1955,1971,1977,1982,1987,1992,1997 Indonesia dibawah pimpinan Soeharto, 1999 Habibi,2004 Gusdur yang lengser dan hanya sesaat dalam masa jabatannya kemudian digantikan oleh Megawati,yang pemilihannya dilakukan oleh MPR dan terakhir tahun 2009 SBY, yang cara pemilihannya dilakukan secara pemilu oleh semua rakyat indonesia.
~ oleh cumut pada Januari 21, 2009.

BUDAYA POLITIK DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA
Ginandjar Kartasasmita
Disampaikan pada acara Kongres IV dan Seminar Nasional Perhimpunan Sarjana Administrasi
Indonesia (PERSADI) Lembaga Administrasi Negara
Jakarta, 1 Desember 2004
Seiring dengan datangnya era reformasi pada
pertengahan tahun 1998 itu, Indonesia memasuki
masa transisi dari era otoritarian ke era demokrasi.
Dalam masa transisi itu, dilakukan perubahanperubahan
yang bersifat fundamental dalam

PENGERTIAN FUNGSI IDEOLOGI

Pengertian dan Fungsi Ideologi

Nama ideologi berasal dari kata ideas dan logos. Idea berarti gagasan,konsep,
sedangkan logos berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah
sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan
sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan.
Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut :
1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan
kenegaraan.
2. Oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandanagn dunia,
pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara diamalkan
dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan
dengan kesediaan berkorban.
Fungsi ideologi menurut beberapa pakar di bidangnya :
1. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia
secara individual. (Cahyono, 1986)
2. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua (founding
fathers) dengan generasi muda. (Setiardja, 2001)
3. Sebagai kekuatan yang mampu member semangat dan motivasi individu,
masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan.
(Hidayat, 2001)
II. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

BUDAYA POLITIK

budaya politik

Apa sebenarnya budaya politik? Banyak ahli mendefinisikan pengertian budaya politik. Roy Macridis, mendefinisikan kebudayaan politik adalah sebagai tujuan bersama dan peraturan yang diterima bersama. Samuel Beer komponen-komponen kebudayaan adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap emosi tentang bagaimana pemerintah seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah. Sedangkan menurut Finer, kebudayaan politik suatu bangsa terutama nampaknya terpusat terhadap legitimasi peraturan-peraturan dan lembaga politik serta prosedur. Kemudian Dennis Kavanagh, kebudayaan politik adalah sebagai pernyataan untuk menyatakan lingkungan perasaan dan sikap dimana sistem politik itu berlangsung. Adapun obyek-obyek politik mencakup bagian dari sistem politik, seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai-partai politik, dan kelompok-kelompok organisasi, pandangan-pandangan individual sendiri sebagai pelaku-pelaku politik dan pandangannya terhadap warga masyarakat lain.
Robert Dahl, mendefinisikan kebudayaan politik adalah satu faktor yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Adapun unsur budaya yang penting:
1.Orientasi masalah-masalah, apakah mereka pragmatik atau rasionalistis. Orientasi ini biasanya ditentukan/diarahkan oleh faktor-faktor eperti tradisi, kenangan sejarah, motif, agama, perasaan, dan simbol-simbol. Adapun komponen orientasi ini Cognitif (pengetahuan dan kesadaran tentang sistem politik), afektif, kecenderungan emosi terhadap sistem itu, dan evaluasi (pertimbangan terhadap sistem).
2.Orientasi terhadap aksi bersama, apakah mereka bersifat kerjasama atau tidak (kooperatif atau non kooperatif).
3.Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak.
4.Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak.

hubungan internasional

Hubungan internasional

Hubungan Internasional, adalah cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional.^[1].Hubungan Internasional adalah suatu bidang akademis dan kebijakan publik dan dapat bersifat positif atau normatif karena berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu.^[2].